JAKARTA, (PRLM).- Komisi X DPR RI meminta Liga Primer Indonesia (LPI) mengikuti aturan yang ada jika ingin masuk ke tubuh PSSI. Mereka meminta agar LPI menjalin komunikasi dengan PSSI untuk mempertegas legalitas yang dimiliki LPI saat ini.
“Selama ini LPI bagaikan bayi yang lahir selamat, tapi belum memiliki akte kelahiran. Padahal disatu sisi LPI sudah memberikan perkembangan yang positif di persepakbolaan Indonesia. Tapi di sisi lain, legalitas LPI juga harus dipertegas, dimana posisinya dalam PSSI. Agar bisa berkembang dengan baik, seharusnya LPI mengikuti aturan yang ada di PSSI, agar juga bisa diakui oleh FIFA," ujar anggota Komisi X DPR RI M. Nasrullah dari fraksi PAN pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan LPI di Gd. MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Selama ini menurut LPI dianggap cukup memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat, terutama masalah sportifitas pertandingan. Bukan hanya itu, Komisi X juga menganggap dari sisi finansial pun apa yang diterapkan LPI seharusnya diadopsi oleh klub kompetisi PSSI yakni tidak bergantung pada APBD.
"Sebaiknya LPI menjelaskan dengan baik kepada PSSI tentang mekanisme Liga yang mereka jalankan. Ini agar tercipta kesamaan visi dari keduanya dan membuat kompetisi LPI bisa lebih maju lagi. Keduanya harus menghilangkan gengsinya," kata Gede Pasek Suardika dari fraksi PDI Perjuangan.
Seperti diketahui bahwa kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia Liga Super Indonesia (LSI) hanya merupakan kompetisi semi profesional. Sesuai dengan struktur kompetisi PSSI, masih ada kompetisi yang lebih tinggi di tingkat internasional, seperti Liga Champions Asia serta Piala Dunia antar klub.
"Sebaiknya pihak LPI tidak hanya mementingkan sisi komersil semata, tapi juga harus menampilkan sisi idealisme dari sepak bola sendiri. Tidak boleh terlena dengan cepat, agar bisa lebih meningkatkan kualitas kompetisi yang dijalankan, dan tidak hanya tertahan sebatas kompetisi nasional saja, tapi juga bisa ikut dalam kompetisi internasional," imbuh Gede menambahkan.
Direktur LPI Wijayanto menuturkan, pihaknya mengaku bahwa selama ini telah melakukan komunikasi dengan PSSI, namun memang menurut dia belum ada titik temu. Menurut dia, adanya dua kompetisi dalam satu negara yang dipermasalahkan oleh PSSI sebenarnya sesuatu yang lumrah dan sudah banyak terjadi di beberapa negara, seperti Inggris.
"Meski demikian, kami tidak akan berhenti melakukan pendekatan dengan pihak PSSI. Karena apa yang kami lakukan ini juga demi kemajuan sepak boal Indonesia," ucapnya kemudian.
Manajer Umum Bidang Liga LPI Arya Abhiseka menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tahap penguatan organisasi, yang kemudian akan diikuti oleh kewajiban kepada klub untuk melakukan pembinaan usia dini.
"Semua akan dilakukan secara bertahan, dalam lima tahun mudah-mudahan hasilnya, baik dari segi finansial maupun pembinaan usia dini sudah bisa terlihat," katanya.
Pada RPDU tersebut, pihak komisi X juga memberikan catatan tentang tata cara perekrutan pemain maupun wasit asing yang berlangsung di LPI saat ini. DPR tidak ingin ada penyalahgunaan aturan dalam hal tersebut.
“Selama ini LPI bagaikan bayi yang lahir selamat, tapi belum memiliki akte kelahiran. Padahal disatu sisi LPI sudah memberikan perkembangan yang positif di persepakbolaan Indonesia. Tapi di sisi lain, legalitas LPI juga harus dipertegas, dimana posisinya dalam PSSI. Agar bisa berkembang dengan baik, seharusnya LPI mengikuti aturan yang ada di PSSI, agar juga bisa diakui oleh FIFA," ujar anggota Komisi X DPR RI M. Nasrullah dari fraksi PAN pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan LPI di Gd. MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Selama ini menurut LPI dianggap cukup memberikan tontonan yang baik kepada masyarakat, terutama masalah sportifitas pertandingan. Bukan hanya itu, Komisi X juga menganggap dari sisi finansial pun apa yang diterapkan LPI seharusnya diadopsi oleh klub kompetisi PSSI yakni tidak bergantung pada APBD.
"Sebaiknya LPI menjelaskan dengan baik kepada PSSI tentang mekanisme Liga yang mereka jalankan. Ini agar tercipta kesamaan visi dari keduanya dan membuat kompetisi LPI bisa lebih maju lagi. Keduanya harus menghilangkan gengsinya," kata Gede Pasek Suardika dari fraksi PDI Perjuangan.
Seperti diketahui bahwa kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia Liga Super Indonesia (LSI) hanya merupakan kompetisi semi profesional. Sesuai dengan struktur kompetisi PSSI, masih ada kompetisi yang lebih tinggi di tingkat internasional, seperti Liga Champions Asia serta Piala Dunia antar klub.
"Sebaiknya pihak LPI tidak hanya mementingkan sisi komersil semata, tapi juga harus menampilkan sisi idealisme dari sepak bola sendiri. Tidak boleh terlena dengan cepat, agar bisa lebih meningkatkan kualitas kompetisi yang dijalankan, dan tidak hanya tertahan sebatas kompetisi nasional saja, tapi juga bisa ikut dalam kompetisi internasional," imbuh Gede menambahkan.
Direktur LPI Wijayanto menuturkan, pihaknya mengaku bahwa selama ini telah melakukan komunikasi dengan PSSI, namun memang menurut dia belum ada titik temu. Menurut dia, adanya dua kompetisi dalam satu negara yang dipermasalahkan oleh PSSI sebenarnya sesuatu yang lumrah dan sudah banyak terjadi di beberapa negara, seperti Inggris.
"Meski demikian, kami tidak akan berhenti melakukan pendekatan dengan pihak PSSI. Karena apa yang kami lakukan ini juga demi kemajuan sepak boal Indonesia," ucapnya kemudian.
Manajer Umum Bidang Liga LPI Arya Abhiseka menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tahap penguatan organisasi, yang kemudian akan diikuti oleh kewajiban kepada klub untuk melakukan pembinaan usia dini.
"Semua akan dilakukan secara bertahan, dalam lima tahun mudah-mudahan hasilnya, baik dari segi finansial maupun pembinaan usia dini sudah bisa terlihat," katanya.
Pada RPDU tersebut, pihak komisi X juga memberikan catatan tentang tata cara perekrutan pemain maupun wasit asing yang berlangsung di LPI saat ini. DPR tidak ingin ada penyalahgunaan aturan dalam hal tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar